KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan memulai langkah strategis dengan menginventarisasi seluruh aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya penataan ulang sumber daya manusia. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan distribusi pegawai yang lebih merata, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan, Sukirman, mengungkapkan bahwa inventarisasi awal menyasar ASN dengan lokasi tugas yang dinilai tidak efektif karena berjauhan dari tempat tinggal. Contohnya, pegawai yang bertugas di Wiradesa tetapi bermukim di Paninggaran, atau sebaliknya.
“Kami catat dan akan tata ulang, bersamaan dengan penataan jabatan tinggi. Ini bukan sekadar mutasi, tetapi untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu akibat faktor jarak dan kelelahan kerja,” jelas Sukirman di sela rapat internal.
Setelah penataan di level jabatan tinggi rampung, pemerintah daerah akan melanjutkan ke eselon bawah. Hasil inventarisasi akan menjadi dasar pergeseran dan mutasi ASN antarbidang, termasuk di puskesmas yang masih mengalami ketimpangan jumlah tenaga.
Sukirman mencontohkan, masih ada puskesmas dengan kelebihan bidan, sementara puskesmas lain justru kekurangan. Kondisi serupa juga terjadi di lingkungan sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
“Penataan ini agar produktivitas meningkat dan efisiensi anggaran juga ikut terdorong. ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi dan lokasi strategis akan lebih optimal dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Pekalongan menargetkan proses inventarisasi ini selesai dalam waktu dekat, sehingga penataan ulang dapat segera direalisasikan demi peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah.(ktv)
