KAJEN – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, bersama Forkopimda menerima kunjungan kerja Pangdam IV/Diponegoro Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Achiruddin Darojat di Kabupaten Pekalongan pada Senin (22/6/2026) sore.
Fokus utama kunjungan tersebut adalah memantau kesiapan Marshalling Area (MA) serta progres fisik pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).
Rombongan Pangdam tiba di Alun-alun Kajen menggunakan helikopter sebelum bergerak menuju lokasi peninjauan pertama di kawasan Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Rowolaku Kecamatan Kajen. Di sana, Pangdam IV Diponegoro meninjau kesiapan Marshalling Area (MA) yang direncanakan menjadi pusat transit personel Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan jajaran Yonif TP di bawah kodam tersebut.
Usai meninjau MA, rombongan melanjutkan perjalanan ke Desa Bukur Kecamatan Bojong lokasi pembangunan markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Di lokasi ini, Pangdam melakukan inspeksi langsung terhadap perkembangan konstruksi sarana dan prasarana batalyon. Ia memastikan bahwa seluruh pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal dan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kodam IV/Diponegoro, termasuk Asrendam Kolonel Arm Edy Susanto, Asops Kasdam Kolonel Inf Wiratama S. Sis., Aslog Kasdam Kolonel Kav Sumudi, serta Kabekangdam Kolonel Cba Budi Widiawanto.
Usai menerima kunker Pangdam IV Diponegoro, Plt. Bupati Sukirman menjelaskan bahwa keberadaan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan karena diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, ini menjadi rasa syukur dan kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan karena beliau Pangdam IV/Diponegoro berkenan meninjau langsung Kabupaten Pekalongan. Fokusnya pada pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang saat ini sudah mulai berproses. Penataan personel juga telah dilakukan oleh Komandan Kodim bersama Kapolres dan Ketua DPRD,” ujar Sukirman.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama jajaran TNI dan unsur terkait telah mempersiapkan berbagai kebutuhan pendukung, termasuk asrama maupun barak yang nantinya akan ditempati para prajurit yang bertugas di Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan tersebut.
Sukirman juga mengungkapkan bahwa dalam arahannya, Pangdam IV/Diponegoro menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung program-program prioritas pemerintah pusat.
“Beliau Pangdam IV Diponegoro menyampaikan bahwa kita harus terus bersinergi dan bahu-membahu menyukseskan pembangunan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Di antaranya terkait ketahanan pangan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan berbagai program unggulan lainnya yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin dalam paparannya menegaskan bahwa pendirian Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan tidak akan merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah. Sebaliknya, keberadaannya justru ditujukan untuk membantu memperkuat pembangunan wilayah.
Menurut Pangdam, setiap Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan akan diperkuat sekitar 1.100 personel yang siap mendukung berbagai tugas kewilayahan, termasuk penanggulangan bencana alam.
“Kalau selama ini saat terjadi bencana yang diandalkan adalah Kodim, maka dengan adanya Batalyon Infanteri TP nanti pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk penanganan banjir, gempa bumi, maupun longsor. Pasukan bisa digerakkan selama 24 jam di bawah kendali Dandim untuk membantu masyarakat,” katanya.
Selain aspek kebencanaan, Pangdam menilai keberadaan batalyon juga akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Ribuan personel yang bertugas beserta keluarganya diperkirakan akan menciptakan perputaran ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan warga melalui berbagai usaha dan layanan pendukung.
“Desa-desa yang ada di sekitarnya di kanan, kiri, depan, belakang pasti akan terdampak. Karena massa orang ataupun prajurit yang ada di situ cukup banyak. Taruhlah 1.000 orang. Keluarganya ya kita hitung 20 sampai 25% lah, kan kebutuhan mereka juga kan banyak hari-harinya. Mereka bisa belanja ke kampung terdekat, mereka pasti tidak akan jauh-jauh. Itu pun pasti akan mencari sumber yang ada di sekitar. Masyarakat sekitar itu bisa banyak membuka usaha karena peluangnya banyak,” ujarnya.
Tak hanya itu, keberadaan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan juga diyakini dapat memperkuat stabilitas keamanan wilayah. Pangdam menilai kehadiran satuan militer di suatu daerah akan memberikan efek pencegahan terhadap berbagai tindak kriminalitas.
“Paling tidak dengan keberadaan Batalyon Infanteri TP di wilayah situ, orang untuk mau berbuat kriminal itu mikir 10 kali,” katanya.
Karena itu, Pangdam berharap pemerintah daerah dapat terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan jajaran Kodim untuk mendukung proses pembangunan batalyon agar dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya sampaikan kepada bupati, pada yang lain, tolong nanti bekerjasama dengan Pak Dandim, tolong dibantu prosesnya, sehingga memang batalyon ini bisa benar-benar kuat dan bermanfaat buat masyarakat,” tandasnya.(ktv)
