PEMALANG – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN (Kemendukbangga/BKKBN), Wihaji, turun langsung ke Kabupaten Pemalang untuk mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Dalam sidak ini, ia menyoroti kualitas layanan hingga ancaman sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran.
Kunjungan kerja Menteri Wihaji di Pemalang, Jawa Tengah, difokuskan pada dua hal utama: memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis atau MBG bagi kelompok rentan, serta mengevaluasi penanganan keluarga berisiko stunting.
Program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi perhatian khusus karena dinilai paling sensitif dan berdampak langsung pada kualitas generasi mendatang.
“Ini kita pastikan penerima manfaatnya betul-betul tepat, karena ini menyangkut ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.” Ujar Wihaji.
Dari hasil pengecekan di lapangan, distribusi MBG di Pemalang dinilai berjalan cukup baik. Namun pemerintah kini mengalihkan fokus dari sekadar kuantitas ke kualitas makanan yang diterima masyarakat.
Keluhan terkait menu dan ketahanan makanan diminta tidak diabaikan dan harus segera ditindaklanjuti.
“Kalau kualitasnya kurang bagus, silakan disampaikan. Ini program pelayanan, jadi harus terus diperbaiki.” Katanya.
Selain MBG, Menteri juga meninjau langsung kondisi keluarga berisiko stunting. Secara nasional, jumlahnya mencapai sekitar 8,6 juta keluarga.
Di Pemalang, ditemukan kondisi lingkungan yang belum layak, mulai dari sanitasi buruk hingga rumah tidak memenuhi standar kesehatan.
“Kalau air bersihnya tidak baik, rumahnya tidak layak, asupan gizinya kurang, itu berpotensi stunting.” Terang Wihaji.
Penanganan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial untuk memperbaiki rumah dan fasilitas sanitasi, serta memastikan asupan gizi melalui program MBG.
Distribusi makanan di lapangan dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga atau TPK, yang juga berperan mengedukasi masyarakat.
Pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 18,8 persen pada tahun ini, dari sebelumnya 19,8 persen. Target jangka panjangnya, ditekan hingga 14 persen pada tahun 2029.
“Kalau ada pelanggaran, langsung kita hentikan sementara. Kita selidiki. Sekarang harus lebih tegas.” Pungkasnya.
Wihaji menegaskan, keberhasilan program ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah dan pengawasan bersama, termasuk dari masyarakat dan media, menjadi kunci.
Pemerintah menegaskan akan memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis, terutama bagi kelompok rentan. Kualitas layanan dan ketepatan sasaran menjadi fokus utama untuk menekan angka stunting dan menjaga masa depan generasi Indonesia.(ktv)
